Sabtu, 07 Maret 2020

Anggota DPRD Pemerintah Rohul Harus Tegas Tentang HGU Perusahaan Kelapa Sawit.

0 komentar
Budiman
ROKAN HULU(SP) -  Anggota DPRD Rokan Hulu, Budiman menyatakan, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus merelakan 20 persen areal Hak Guna Usaha (HGU) nya untuk program kebun plasma bagi masyarakat sekitar perkebunannya, sesuai sesuai tuntutan Undang-undang nomor 39 tahun 2014.

Selain itu ada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Lanjut Anggota Komisi III DPRD Rohul, diantaranya di Kabupaten Rokan Hulu PT Panca Surya Agrindo (PSA) yang berada di wilayah Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Dan PT Hutahaean Tambusai, mereka harus realisasikan kewajiban tersebut karena dua perusahaan bidang perkebunan kelapa sawit di Rohul itu sedang dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan begitu juga dengan perusahaan lainnya.

"Kita berharap PT Hutahaean dan PT PSA  dapat merealisasikan karena, selain amanah undang-undang NKRI juga dan Permentan yang sudah ada, juga untuk perhatian perusahaan tersebut di sekitar wilayah perkebunan nya, sehingga masyarakat disana tidak jadi penonton saja, begitu juga perusahaan Perkebunan lainnya," katanya kepada reporter media ini Sabtu, (7/3/2020) di Pasirpengaraian.

Budiman Anggota DPRD Rohul dari Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk tegas tentang HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit ini, karena sudah ada Undang-undangnya dan Peraturan nya.

"Kalau tidak, dimohon kepada pemerintah mencabut izin mereka dan lahan dikembalikan kepada masyarkat, supaya masyarakat mencari perusahan yang berkomitmen dengan aturan tersebut," tuturnya.

Amanah dari UU nomor 39 tahun 2014 tegas dan jelas sambung Budiman, tentang Perkebunan mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yuddhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai berlaku setelah diundangkan Menterri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta.

"Juga sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan," jelasnya.

Tambahnya, ada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Dimana dalam hal ini, pemerintah memberikan kewajiban bagi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk membangunkan kebun plasma untuk masyarakat sekitar. Pada Pasal 40 huruf k tercatat, memfasilitasi  pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk  kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang, bagi pemegang hak berbadan hukum; dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi pemegang hak berbadan hukum.

"Seandainya seluruh perusahaan di Rohul mereleasikan aturan tersebut, insallah akan meningkatkan taraf hidup masarakat tempatan dan berharap apabila didapatkan oleh masyarakat jangan diperjual belikan dan diatur seketat mungkin supaya jangan di over alihkan ke pihak lain kapling tersebut," pungkasnya. (Fah)

0 komentar:

Posting Komentar