Jumat, 28 Agustus 2020

PN Pasir Pengaraian Tolak Gugatan PH Masyarakat Dan Pemdes Bangun Jaya Terkait Lahan di PT Torganda

0 komentar

ROKAN HULU,otdariau.com-  Kandas sudah Gugatan Penasehat Hukum Pemerintah dan Masyarakat Desa Bangun atas lahan yang diklaim ekstransmigrasi seluas 712 hektar
di wilayah  Perkebunan Kelapa Sawi Rantau Kasai PT Torganda Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

Sepanjang sidang tersebut berlangsung PH ada dalam ruang sidang dan terakhir secara elektronik karena wabah Covid-19, masing-masing menyampaikan argumen nya, pada akhirnya sesuai surat salinan Keputusan yang disampaikan oleh Majlis Hakim secara Elektronik  yang sudah di Upload dan dikirim ke Penasihat Hukum kedua pihak  bahwa gugatan yang telah disampaikan Penggugat PH Pemdes Bangun Jaya di Tolak.

Salinan Keputusan telah diumumkan secara elektronik dan.dikirm.ke.E-court masing masing Penasehat Hukum baik dari Pengngugat maupun.dari Pihak Tergugah.

Humas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Irfan Lubis SH,MH saat dikonfirmasi wartawan Kamis Sore (27/8) mengatakan bahwa putusan atas perkara No 63/Pdt.G/2019/PN Prp tentang kasus sengketa lahan antara Pemdes Bangun Jaya dengan PT Torganda.

Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa PT Torganda sudah melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Namun setelah dilakukan pembuktian di Persidangan, baik sidang  yang di lakukan di Ruang Pengadilan maupun Sidang lapangan, serta bukti bukti dan keterangan para saksi yang dihadirkan kedua belah pihak maka  Majlis hakim menyimpulkan dan memutuskan Gugatan  Penggugat di Tolak.

"kita sudah membuat keputusan hasil keputusan. Keputusan tersebut diambil beberapa sidang yang telah dilakukan dengan melihat barang bukti dan keterangan saksi kedua belah pihak dan Keputusannya  gugatan yang telah disampaikan pihak Penggugat di Tolak,"jelasnya.

Lanjut Irfan salinan hasil keputusannya sudah dikirimkan ke alamat email Penasehat Hukum masing masing pihak yang  sudah mereka daftarkan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dikirim secara elektronik.

Dan jika ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil keputusan tersebut boleh banding ke Pengadilan Tinggi, dan  pihak yang merasa keberatan diberikan waktu untuk berfikir selama 14 hari kedepan. Kepada penggugat wajib membayar biaya perkara sekitar 5 jutaan rupiah.

"Perkara ini sudah kita putuskan jika ada pihak yang merasa keberatan silahkan banding ke Pengadilan Tinggi dan hal tersebut dibolehkan dalam Undang- Undang,"ujarnya. (SHI Group/ rls).

0 komentar:

Posting Komentar