Senin, 26 Oktober 2020

101 Perkara Dihentikan Melalui Restorative Justice, 3 Diantaranya Dari Kejari Kampar

0 komentar

 

Jakarta ( Otdariau ) – Sebanyak 101 perkara dihentikan melalui jalur inisiasi kebijakan penghentian Penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice, 3 diantaranya dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kampar. Hal ini dibeberkan oleh Kejaksaan Agung atas satu tahun capaian kenerja dibawah kendali Jaksa Agung Burhanuddin, melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono hari senin (26/10/2020) dalam keterangan persnya, di Kejagung Jakarta.

Hari mengatakan, pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ini merupakan sebuah upaya menyesuaikan pergeseran paradigma yang berkembang pada masyarakat Indonesia.

“Yang sebelumnya keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Tentu saja hanya tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,” 

Dalam rangka mencapai keadilan restoratif ini, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. serta barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp. 2.5 miliar, papar Hari.

Pelaksanaannya juga harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula meliputi penyelesaian perkara-perkara kecil atau trivial case dan/atau perkara yang mungkin diselesaikan dengan perdamaian, terang Hari Setiyono.

Sementara itu, ditempat terpisah Kajari Kampar Suhendri SH MH mengungkapkan, 3 perkara Pidum melalui Keadilan Restoratif yang telah kita dilakukan tersebut, yakni perkara anak terkait ujaran kebencian dengan mengunggah postingan di akun media sosial antara pelaku Ong Sianipar dan, korban Afrizal BR yang berhasil dipersatukan, melalui mediasi sebelum dibawa ke ranah pengadilan.

Kemudian, kasus penganiayaan ringan dengan pelaku satu keluarga pasangan suami, Istri dan anak, sedangkan yang menjadi korban adalah seorang wanita Lisnawati.

Selain itu, perkara pencurian 3 bungkus rokok di sebuah kedai grosir di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar. Pelaku juga pasangan suami istri, berinisial SU (59) dan SA (50), dimana penuntutannya dihentikan, lantaran kedua pelaku dan korban bisa didamaikan, sehingga perkara diselesaikan di luar sidang. Pada, mediasi pelaku dan korban, Kejari Kampar kerap melibatkan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.

“Kami terus berupaya memberikan rasa keadilan agar hukum tidak tumpul kebawah bagi masyarakat pencari keadilan, melalui cara restorative justice sudah ada 3 perkara kami selesaikan sejak terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sesuai perintah pimpinan Kejagung dan Pimpinan diwilayah hukum Kejati Riau,” tandas Kajari Suhendri.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), melalui  Koordinator Boyamin Saiman, memberikan apresiasi kepada Kajari Kampar Suhendri SH MH yang telah berhasil menyelesaikan 3 perkara melalui Restorative Justice. Hal ini perlu dicontoh oleh Kejari-Kejari Lainnya, jangan terpaku pada pengejaran target, tapi mulailah dengan cara pendekatan  Keadilan Restoratif, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020. (Ags)

0 komentar:

Posting Komentar