Senin, 04 Januari 2021

Mudahkan Pelayanan Hukum Masyarakat, Pemkab Sijunjung Minta Pindahkan 4 Kecamatan Masuk ke PN Muaro

0 komentar


Sijunjung (SP)
- Kabupaten Sijunjung sebelumnya disebut Kabupaten Sawahlunto Sijunjung adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Sebelum tahun 2004, Kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten terluas ketiga di Sumatera Barat dengan nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Namun sejak dimekarkan menghasilkan Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto.

Saat ini, kabupaten Sijunjung memiliki luas 3.130,80 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 202.000 jiwa. 

Sehubungan dengan itu, semakin banyaknya persoalan hukum ditengah-tengah masyarakat di Ranah Lansek Manih, pada akhirnya harus berurusan dengan pengadilan. 

Dari delapan kecamatan dan 61 nagari/desa wilayah administrasi Kabupaten Sijunjung, empat kecamatan diantaranya masih termasuk dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto, yakni Kecamatan Kupitan, IV Nagari, Sumpur Kudus dan Koto VII.

Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung mengajukan permohonan untuk pemindahan wilayah hukum empat kecamatan dari Sawahlunto ke Pengadilan Negeri Muaro kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, Senin 1/4/21.

Pada kesempatan itu, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin didampingi Kepala Bagian Hukum Setdakab Sijunjung, Miswita, MR, SH. Bupati berharap kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar dapat memindahkan empat kecamatan yang masih berada diwilayah hukum Sawahlunto.

“Ini merupakan dalam rangka efektifitas dan mendekatkan masyarakat terhadap pelayanan di pengadilan dan sesuai dengan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/WK.MA.Y/V/2014 bahwa pemindahan wilayah hukum berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986,” ujar Bupati Yuswir Arifin kepada MC Sijunjung.

Selain itu, sebut Bupati, termasuk juga dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan “ Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.”

“Berkenan dengan itu, kami mohon sekali lagi untuk dipindahkan ke Pengadilan Negeri Muaro atau disamakan dengan wilayah Administrasi Kabupaten Sijunjung,” ucap Yuswir.

Dengan alasan, akses jalan menuju Pengadilan Negeri Sawahlunto cukup jauh dan tidak sesuai dengan wilayah administrasi.

“Ini tentu mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapat palayanan hukum dari segi administrasi dan juga penyidik kepolisian resor sijunjung kesulitan dalam berkoordinasi dalam hal pemberian dan penetapan sita di Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berjarak lebih kurang 31KM, sedangkan ke Pengadilan Negeri Muaro hanya berjarak lebih kurang 1KM,” pungkasnya.(Dicko)

0 komentar:

Posting Komentar