Rabu, 17 Februari 2021

DPP LM2R : LAMR Jangan Terlalu Jauh Urusi Blok Rokan

0 komentar

Pekanbaru,otdariau.com -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) Sebagai organisasi Kepemudaan kemasyarakatan dan Kebudayaan Propinsi Riau ini menilai Soal angin segar  Blok rokan, rasanya jika LAMR secara kelembagaan ini ikutserta dalam mengurusi bisnis minyak di Blok Rokan kurang tepat. 

Jefrizal Putra Asli melayu sebagai ketua umum LM2R mengatakan, peran LAMR itu sebagai mana tertuang dalam ADRT sama sekali tidak pernah membahas Ajang bisnis, ianya hanya perekat Nilai kemasyarakatan dan kebudayaan, menyunjung marwah dan menjaga Kebudayaan leluhur yang sudah tertanam sejak lama dan sebagai kekuatan utama menjahit yang tersobek serta menyambung yang terputus dalam hidup dan berkehidupan masyarakat Riau ini.

Dalam hal mengembangkan badan usaha yang diberi nama BUMA (Badan Usaha Milik Adat) adalah Langkah kurang tepat dan terlalu laju, karna ini menyangkut kewirausahaan atau lebih tepatnya bisnismem berkelas besar yang akhirnya butuh Modal yang triliunan serta tenaga ahli yang profesional serta berpengalaman ampuh.

" Kita bisa membayangkan jika LAMR menyondingkan para Investor bermodal besar serta melakukan lobi-lobi kerja dengan tenaga Ahli Inpor yang ujung-ujungnya Lembaga ini tidak lagi Berfikir apa peran utama awalnya lagi serta pandangan Masyarakat yang menghormati lembaga ini" ungkap Jefrizal

Dikatakan Jefrizal sebelum lembaga ini jauh berfikir bisnis dan kewirausahaan, alangkah indahnya fokus saja soal eksistensi kebudayaan dan Perekat nilai kemasyarakatan saja. 

"Dari awal kami sudah wanti wanti atas hal ini sejak lima tahun sebelum mengetahui bahwa Cevron habis masa kontraknya itu. Dan kita pernah sampaikan masalah ini ke perkantoran SKK migas jakarta pusat masa itu awal tahun 2019 lalu", lanjut  Ketua Umum LM2R itu, selasa (16/2/2021)

Sambung Jefrizal, jika LAMR mengelola secara kelembagaan kurang baik rasanya, namun kalau hanya memperjuangkan untuk masyarakat serta menjaga secara insten agar terarah hasil kerjanya terkait pemerintah daerah mengelola bersama Badan Usaha milik daerah sehingga menjadi PAD yang maksimal dan kinerja yang efektif.

"KIta mesti pilah-pilahkan dulu, kalau mengelola atas Nama Badan usaha milik adat, lalu LAMR jadi penasehat dan Pemerintah daerah jadi pembina. Sehingga jelas persentase bagi daerah, bagi masyarakat langsung terkait lapangan pekerjaan dan bagi LAMR untuk efektif bekerja menjaga anak kemenakannya" sambungnya

Jefri berharap LAMR adalah lembaga adat, cukup menyuarakan ke Gubernur, dan selanjurnya Gubernur yang meneruskan ke pusat. Sehingga masyarakat, lembaga dan pemerintah daerah tidak terlalu prokontra atas masalah ini.

" LAMR sebagai lembaga adat, tidak fair jika lembaga ini terlalu kedepan dalam mengurus Blok Rokan. LAMR  dan masyarakat juga terkesan masih memghargai lembaga terhormat itu".Tutupnya.(Rc)

0 komentar:

Posting Komentar