Senin, 01 Februari 2021

LM2R Minta Oknum Aparat Tidak Perlu Menegakkan Benang basah Soal Regulasi MenLHk P.66/2019

0 komentar

Meranti,otdariau.com - Menyikapi pernyataan kelengkapan dokumen oleh oknum pengusaha kayu yang diduga ilegal, Laskar Muda melayu Riau (LM2R) sangat menyangkan hal tersebut.

Ketua L2MR mengatakan kelengkapan dalam pemenuhan MenLHK P.66/2019 yang jadi jargoan oknum tersebut hanya dianggap kamuflase. 

" Seperti kita ketahui bersama bahwa hutan yang digarap di kawasan tidak ada sertifikat, regulasi pengerjaannya tidak sesuai aturan, Tempat penimbunan rakyat hasil kayu alam diluar kabupaten yang tempat pengambilannya." Katanya

Diduga manipulasi SKSHH, karna yang diangkut 30 November 2020 sedang sekarang 02 januari 2021

Ditambahkannya ketidakjelasan ke Perusahaan apa yang dia jualkan dan sudah seberapa banyak hasil penebangan yang Dilapangan dengan Nota angkutan tersebut.

"Laskar Muda melayu Riau menyatakan sikap bahwa tidak perlu oknum aparat hukum melakukan pemaksaan kebenaran data, karna kita bisa cek langsung ke TKP, apakah datanya sesuai atau tidak, atau dokumennya seperti apa? Kalau yg ia perlihatkan itu hanya sipuhh dan TPKR, yang kita ketahui bersama, sekelas pimpinan desa tersebut saja tidak mengetahui pasti operasi dan jenis lahan tersbut, sehingga pembuatan dokumen itu tidak memenuhi standar MenLHK sama sekali" tambah Jefrizal.

Untuk lebih mengetahui pembuatan dokumen tersebut mari kita simak Peraturan menteri LHK RI P.66/Menlhk/setjen/kum/1/10/2019 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam

Bab 1 pasal ke 1 nomor 20 ialah laporan hasil cruising/LHC yang merupakan hasil pengolahan data pohon dari pelaksana kegiatan timber cruising pada peta kerja.

No.21 ialah tentang buku ukur yaitu catatan berupa hasil pengukuran pengujian kayu hasil penebangan dari blok kerja

No.22 yaitu laporan hasil produksi yang merupakan LHP atau Dokumen yang memuat data hasil tebangan pohon didasarkan buku ukuran.

Bab 11 (produksi)

Pasal 3 ayat 2  yaitu pelaksanaan timber cruising pohon yang rencana ditebang lalu dipasang lebel dan ID Barcode.

Yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor Petak kerja, nomor Pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi pohon.

Pasal ke 4 ayat ke 3 huruf 1.B tentang Foto kopi sertifikat.(or)

Bagian ke 4 (pembuatan LHP)

Pasal ke 7 nomor 6 yaitu dalam hal LHP berasal dari dua atau lebih wilayah maka LHP dibuat masing masing kabupaten kota.

Paragraf ke 3 pasal ke 13 nomor 2 tentang format e-SKSHH bulat dan disertai surat angkutan lelang.

Bagian ke 4 (rekonsiliasi) pasal ke 26 yaitu untuk menjamin keakuratan data, kebenaran dan kesesuaian data Sipuhh data dilakukan rekonsiliasi data antara pemegang izin dan pengolahan hutan/industri primer/TPT-KB dengan administrasi

0 komentar:

Posting Komentar