FGD Hari Kedua, Pemkab Kampar Minta 5 Point Kepada PHR

Batam (  otdariau   ) - Pada FGD (Focus Group Discussion) hari Kedua di Nongsa Marina Resort, Selasa (4/3) Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekda Kampar, Drs. H.Yusri, M.Si, meminta 5 point agar dimasukkan kedalam kolosal MoU Antara Pemerintah Kabupaten Kampar, SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan terkait dengan Alih kelola Wilayah Kerja Rokan yang ditandai dengan penandatangan Mou oleh Sekretaris Daerah Kampar dengan pihak Pertamina Hulu Rokan, dan Skk Migas.

" ini kita masukkan 5 point penting untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten kampar yang memilki multy player Efeck dan dampak positif atas alih kelola wilayah kerja rokan dan pertamina dari Caltex Pasific Indonesia (CPI) kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR)" Kata Yusri yang didampingi oleh Kepala dinas DLH Kampar Aliman Makmur, Kepala Dinas DPM PTSP Kampar Hambali.

Dijelaskan Sekda, 5 point yang diminta kepada PHR untuk diperhatikan demi kepentingan masyarakat, diantaranya, Pertama Perda terkait pemanfaatan air di bawah permukaan, Kedua Perda penyerapan tenaga kerja, Ketiga Perda rencana tata ruang dan wilayah, Keempat Perda lingkungan hidup dan Perda tentang BUMD Migas.

Dengan diperhatikannya Lima point yang di ajukan dan telah disetujui oleh pihak PHR, maka diharapkan kedepan, Pendapatan Asli Daerah kita menjadi semakin meningkat, begitu juga terhadap penerimaan Tenaga kerja outsourching dan Retribusi bagi Kabupaten kampar.

"dengan telah disepakatinya Kelima hal tersebut, tentunya akan berpengaruh besar pada peningkatan PAD dan juga bisa menyerap tenaga kerja lokal yang nantinya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar" jelas Yusri ( ontuo daus  )