Terkait Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, Dirjen Zudan: Jangan Ikuti Video Bukan Channel Resmi Dukcapil | Otda Riau I Portal Berita Riau
 


Sabtu, 11 Juni 2022

Terkait Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, Dirjen Zudan: Jangan Ikuti Video Bukan Channel Resmi Dukcapil

0 komentar

 


JAKARTA,  – ( otda riau  )   Dirjen Dukacapil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., mengingatkan agar semua pihak mengikuti penjelasan-penjelasan dari channel-channel resmi Dukcapil, termasuk video-video Dukcapil.


“Mengapa ini saya sampaikan, karena ada video yang dibuat oleh orang bukan dari Dukcapil yang bersangkutan tidak pernah mengikuti pembahasan tetapi membuat video di share kemana-mana, dan isinya banyak yang salah,” ujar Dirjen Zudan lewat video Tiktok, dilihat Sabtu (11/6/2022).


“Sekali lagi jangan ikuti video-video yang bukan dari channel resmi Dukcapil, apalagi isinya salah,” sambungnya.


Prof. Zudan menegaskan, bahwa video yang tersebar di medsos itu isinya banyak yang salah, dan komennya tidak benar karena tidak sesuai dengan isi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. 


Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan konsep-konsep dasar di dalam dunia administrasi kependudukan (Adminduk). 


“Sekali lagi teman-teman jangan ikuti video yang salah, terima kasih semoga informasi ini bermanfaat,” tutup Dirjen Zudan.


Sebelumnya, sebagaimana dikutip laman https://dukcapil.kemendagri.go.id/, dijelaskan nama merupakan penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Berdasarkan basis data kependudukan (database SIAK), terdapat nama-nama yang jumlah huruf terlalu banyak. 


Ada pula nama panjang melebihi ketentuan karakter pada aplikasi dan formulir dokumen. Contoh: Ikajek Bagas Paksi Wahyu Sarjana Kesuma Adi, Emeralda Insani Nuansa Singgasana Pelangi Jelita Dialiran Sungai Pasadena.  


Terdapat pula nama yang terdiri dari satu huruf, dan nama yang disingkat sehingga dapat diartikan berbagai macam. Contoh: A,  M. Panji, A Hakam AS Arany, K D Katherina Hasan. 


Juga ada nama yang mempunyai makna negatif, contoh: Jelek, Orang Gila, H. Iblis, Aji Setan, Neraka IU. 


Banyak pula nama yang bertentangan dengan  norma kesusilaan, contoh: Pantat, Aurel Vagina, Penis Lambe. Malah ada juga nama yang merendahkan diri sendiri dan bisa menjadi bahan perundungan, contoh: Erdawati Jablay Manula, Lonte, Asu, Ereksi Biantama. 

Selain itu, ada nama-nama yang berpengaruh negatif pada kondisi anak. Contoh: Tikus, Bodoh, Orang Gila. 


Ada juga yang menamakan anak menggunakan nama lembaga negara, mewakili atau menyerupai jabatan, pangkat, penghargaan. Contoh: Mahkamah Agung, Bapak Presiden, Polisi, Bupati, Walikota.


Dampak


Memperhatikan contoh nama tadi dapat mengakibatkan antara lain: nama yang terlalu panjang akan menyebabkan sulitnya penulisan nama lengkap pada basis data maupun dokumen fisik (Akta lahir, KTP-el, KIA, SIM, paspor, STNK, ijazah  dan ATM Bank). 


Ini menyebabkan perbedaan penulisan nama seseorang pada dokumen yang dimiliki oleh satu orang yang sama akibat keterbatasan jumlah karakter pada masing-masing dokumen. 


Sebagai contoh, panjang nama di KTP-el akan jatuh ke baris kedua dan terpotong jika lebih dari 30 karakter. Di samping itu, nama-nama yang bermakna negatif, bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan akan menjadi beban pikiran terhadap perkembangan anak sampai ia dewasa, seumur hidup. Bahkan sampai dia berketurunan, karena nama diberikan hanya sekali dalam seumur hidup.


Tujuan


Dirjen Zudan menjelaskan, bahwa setiap penduduk memiliki identitas diri dan negara harus memberikan pelindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan. 


Selain itu, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. 


Tujuan aturan ini dibuat untuk sebagai pedoman pencatatan nama, pedoman dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan, meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan. "Sekalgus memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan," urai Prof. Zudan.


Isi Pokok


Melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan nama adalah penulisan nama penduduk untuk pertama kali pada dokumen kependudukan.


Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata. 


Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya. Contohnya pendaftaran sekolah, ketika si anak diminta guru menyebutkan namanya, dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya. 


"Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, dihimbau untuk minimal dua kata, namun jika pemohon bersikeras untuk


0 komentar:

Posting Komentar